Diskusi Santai yang digelar KORAN BEKASI , Rabu (30/1) dengan tema “Kupas Tuntas Program Kerja Bang Pepen dan Mas Tri Pasca 100 Hari Memimpin Kota Bekasi” sukses digelar. Diskusi yang dihadiri Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto ini juga dihadiri lima panelis, di antaranya, jurnalis senior Nicodemus Godjang, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro, Ketua Umum DPP Perempuan Amanat Nasional Evi Mafriningsianti, Rektor IBM Ahmad Zaenudin, dan akademisi Annafi Indra Tama.

Acara yang dipimpin Zulkarnain Alfisyahrin ini juga turut dihadiri warga Kota Bekasi, tokoh masyarakat, serta mahasiswa dari Unisma dan IBM (Institut Bisnis Muhammadiyah) Bekasi.

Dalam diskusi tersebut muncul berbagai kritikan dari para panelis. Kritikan pertama datang dari Nicodemus Godjang. Dalam kesempatan tersebut, Nico sapaan akrabnya mengapresiasi diskusi yang diadakan KORAN BEKASI. Menurutnya, diskusi seperti ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar bisa menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam hal pembangunan.

Diskusi santai bersama Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto (TCA)

“Pemkot harus bisa mengakomodir semua masukan dari masyarakat agar tercipta pembangunan yang diinginkan rakyat. Kritik dan masukan masyarakat adalah modal pembangunan yang baik dan positif. Karenanya pemkot tidak boleh antikritik,” kata Nico.

Nico juga ikut menyoroti soal adanya defisit anggaran didalam keuangan Pemkot Bekasi. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi catatan utama agar ke depan rencana pembangunan dapat terukur.

“Soal Kartu Sehat berbasis NIK Kota Bekasi juga harus direvisi dan tidak boleh tumpang tindih dengan program pemerintah pusat. Yang harus lebih diperhatikan Pemkot adalah masyarakat yang tidak mampu, bukan semua lapisan masyarakat. Dan pengelolaannya juga harus terbuka, jangan sampai ada dugaan kongkalikong antara Rumah Sakit dengan dinas terkait,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro. Dia menilai Walikota dan Wakil Walikota terpilih gagal dalam memanfaatkan momentum 100 hari kerja. Ia menilai Walikota tidak mampu menghadirkan optimisme dalam menyongsong masa depan Kota Bekasi. Karena tidak bisa menyampaikan masalah sebenarnya ke publik secara transparan. Ia mencontohkan adanya masalah defisit anggaran dalam tubuh Pemkot Bekasi.

Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto (TCA)

“Saya melihat pemerintah gagal dalam memanfaatkan momentum 100 hari, dimana seharusnya masyarakat masih merasakan euforia hadirnya pemerintahan yang baru. Tapi justru problematika penyelesaian isu penting di Kota Bekasi justru terseok-seok di awal. Masyarakat meragukan, karena perkataan yang disampaikan oleh kepala daerah, tidak sama dengan fakta aktual yang dirasakan publik. Dalam hal ini yang dibutuhkan masyarakat adalah jawaban untuk menyelesaikan masalah defisit. Buktinya ada utang tunda bayar pihak ketiga, ada pemotongan TPP, ada klaim KS yang belum dibayarkanke Rumah Sakit sampai hari ini. Sementara kalau diperhatikan cuma satu yang bisa dilaksanakan secara mudah yakni Mal Pelayanan Publik (MPP), dan itu hanya dibuat untuk memenuhi 100 hari. Dan faktanya KTP dikembalikan lagi ke Kecamatan,” papar Chairoman.

Rektor IMB Ahmad Zaenudin juga ikut mengkritisi program kerja Evaluasi kerja 100 hari. Menurut Zaenudin apa yang sudah dicanangkan Pemkot Bekasi harus bisa menjadi monumental untuk jadi penggerak kedepannya. Yang perlu diperbaiki menurut Zaenudin yakni dibidang pendidikan dan kesehatan.

“Karena di Kota Bekasi ini banyak kaum menengah, sekolah yang berbayar mahal sangat banyak, dan seharusnya perbandingan sekolah yang berbayar mahal harus seimbang dengan yang sekolah menengah ke bawah. Inilah ketimpangan yang harus diselaraskan. Sehingga sekolah yang mahal itu juga dapat menerima siswa yang menengah kebawah. Mohon juga dikoordinasikan dengan baik antara KS-NIK dengan BPJS, jangan sanpai tumpang tindih. Jadi uangnya tidak produktif. Seharusnya masih bisa ditanggung oleh BPJS malah pakai KS-NIK. Koordinasikan lebih baik lagi KS dengan BPSJ, kartu KS-NIK ini juga dibutuhkan bagi yang tidak punya BPJS. Adakan subsisdi bagi yang tidak punya BPJS dengan KS, jangan yang kaya juga dapat KS-NIK,” tegasnya.

Menjawab semua itu, Tri Adhianto menegaskan, pihaknya siap untuk melakukan evaluasi demi mencari solusi yang terbaik. “Kalau program KS-NIK sangat dibutuhkan oleh warga Kota Bekasi, akan kita teruskan. Dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjdi pemborosan, ya akan kita evaluasi lagi demi mencari solusi yang terbaik bagi kemajuan masyarakat Kota Bekasi,” pungkas Tri.

Di penutupan acara, Zulkarnain menyimpulkan bahwa semua kritikan ini harus jadi masukan berarti dan sebuah pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto. (jimmy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here